Usulan pembentukan kementerian baru untuk menangani bencana di Indonesia dilontarkan oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto. Ia menyampaikan gagasan ini saat rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, pada Senin (8/12/2025), dengan harapan adanya fokus penanggulangan bencana yang lebih terarah.
Utut memaparkan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai macam bencana, mulai dari banjir dan tanah longsor di Sumatra hingga bencana di daerah pemilihannya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ia melihat perlunya struktur kementerian yang lebih spesifik.
“Artinya memang ke depan ini mungkin kalau Ibu bisa ngomong sama Pak Presiden, ada perlunya juga disampaikan mungkin sudah adanya Menteri Bencana,” ujar Utut, mengutip dari Kompas.com.
Ia bahkan merinci kemungkinan adanya direktorat jenderal di bawah kementerian tersebut, seperti Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, dan Dirjen Angin Topan. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap banyaknya kejadian darurat bencana yang terjadi di berbagai wilayah.
Dalam kesempatan yang sama, Utut juga menyoroti keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menangani bencana. Menurutnya, APBN lebih bersifat belanja daripada menabung, sehingga kurang memadai saat kejadian darurat.
“Karena kalau angkanya sekarang ini, APBN jelas enggak kuat. Karena APBN itu konsepnya belanja, bukan menabung. Sementara ini kan hanya keluar pada saat keluar,” jelasnya.
Namun, usulan Utut Adianto ini justru memicu gelombang kritik, terutama di media sosial. Salah satu kritik tajam datang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang melalui akun X-nya menulis, “His brain is a disaster.”
Cuitan Susi tersebut disambut positif oleh banyak warganet yang menyayangkan usulan tersebut. Mereka berpendapat bahwa fokus seharusnya adalah solusi atas bencana yang ada, bukan penambahan struktur pemerintahan.
“Bukannya selesaikan masalah dengan status bencana..idenya malah nambahin kursi..hadeh yang milih beliau siapa sih,” tulis akun @PanggilsajaAdit.
Sementara itu, Utut Adianto sendiri dikenal sebagai mantan atlet catur nasional yang kemudian terjun ke dunia politik. Lahir di Jakarta pada 16 Maret 1965, ia meraih gelar Grandmaster pada usia 21 tahun dan sempat masuk peringkat 100 besar dunia.
Bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Utut telah duduk di kursi DPR sejak 2009 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VII. Ia juga masih aktif berkontribusi dalam dunia catur sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PB Percasi) dan mendirikan Sekolah Catur Utut Adianto (SCUA) sejak 1993.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkan pada 22 Juli 2024, total kekayaan Utut Adianto tercatat sebesar Rp23.032.363.986 atau sekitar Rp23 miliar.
Sumber: Grid.id
