Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melayangkan peringatan keras terkait kondisi sungai yang dipenuhi sampah di Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Kunjungan mendadak pada Kamis (4/12/2025) itu mengungkap tumpukan sampah yang mengotori sungai, memicu kemarahan orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.
Menyikapi temuan tersebut, Dedi Mulyadi mendesak aparat wilayah setempat, Al Azhar, untuk menjelaskan asal muasal sampah. Setelah didesak, terungkap bahwa sampah tersebut berasal dari masyarakat Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Selain masalah sampah, ahli fungsi lahan juga disebut sebagai faktor penyebab banjir yang melanda wilayah tersebut.
Dedi Mulyadi memberikan ultimatum tegas kepada pejabat terkait. “Saya peringatkan, kalau ini tidak berubah, tata ruangnya dibenarin, tidak boleh ada izin perumahan baru, saya yakin 2-3 tahun ke depan, kalau banjir wilayah ini semua tenggelam pak,” tegasnya, mengutip pemberitaan TribunJabar.id.
Sebagai langkah mitigasi darurat, Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM tertanggal 6 Desember 2025. Surat edaran ini memerintahkan penghentian sementara izin pembangunan perumahan di wilayah Bandung Raya.
“Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan mitigasi guna mengatasi bencana lanjutan atau berulang,” ujar Dedi Mulyadi. Penghentian izin tersebut akan berlaku hingga adanya kajian risiko bencana yang komprehensif atau penyesuaian kembali rencana tata ruang. Ia menekankan potensi tenggelamnya Bandung Raya akibat banjir besar jika fungsi lahan tidak dikembalikan.
Laporan warga mengenai sampah di sungai juga banyak diterima Dedi. Eli, salah seorang warga, menduga sampah tersebut merupakan kiriman dari hulu akibat banjir yang melanda kawasan Baleendah beberapa hari terakhir. “Kami di sini sudah tidak buang sampah ke sungai. Sudah ada petugas dan pengelolaannya. Ini kemungkinan besar sampah kiriman dari hulu,” katanya.
Kondisi ini juga dikeluhkan oleh Rudi (42), warga lainnya. Bau busuk sampah yang mengganggu, terutama pada siang hingga sore hari, menjadi masalah serius. Situasi ini semakin memprihatinkan karena lokasi tumpukan sampah berdekatan dengan posko pengungsian warga terdampak banjir.
Rudi mengkhawatirkan dampak kesehatan bagi warga, terutama lansia dan anak-anak. Ia berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera menangani persoalan sampah ini secara serius. “Kalau dibiarkan, bisa jadi sumber penyakit. Kami minta segera ditangani,” ujarnya.
Selain menghentikan izin perumahan, Gubernur Dedi Mulyadi juga merencanakan penataan ulang kawasan banjir dengan merelokasi warga yang tinggal di bantaran Sungai Cikapundung. Tercatat ada 372 kepala keluarga yang tinggal di area tersebut.
Solusi yang ditawarkan adalah bantuan sebesar Rp 10 juta per Kepala Keluarga untuk biaya sewa tempat tinggal sementara. “Saya kasih solusi, saya kasih Rp 10 juta per KK, mereka ngontrak dulu di tempat aman,” ujar Dedi Mulyadi. Dana ini disiapkan agar warga dapat segera pindah ke tempat yang lebih aman sambil menunggu proses pembenahan kawasan. Pemerintah daerah akan memindahkan seluruh keluarga tersebut ke lokasi yang lebih aman, jauh dari ancaman banjir, sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
“Daripada tiap tahun teriak-teriak, ‘Pak Dedi banjir, Pak Dedi banjir,'” keluhnya.
Sumber: Grid.id
