Upaya pencegahan bencana di Jawa Barat dilakukan secara serius oleh Dedi Mulyadi. Ia menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan di lereng-lereng gunung yang kini banyak beralih menjadi kebun sayur.
Perubahan fungsi lahan ini dinilai berisiko tinggi menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor, terutama saat musim hujan. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya mengembalikan fungsi ekologis kawasan tersebut.
“Kita ingin mencoba memitigasi, mencegah bencana terjadi di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, menghijaukan lereng, mengembalikan kembali fungsi persawahan, mengembalikan fungsi sungai. Karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery bencana,” ujar Dedi Mulyadi, mengutip dari Kompas.com.
Dalam koordinasinya dengan KPK, Dedi Mulyadi fokus pada penataan aset negara dan pengembalian fungsi hutan serta perkebunan di wilayah Jawa Barat.
“Saya bertemu ke bidang pencegahan normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya kita melakukan penghijauan di areal-areal tanah-tanah negara,” imbuhnya.
Langkah konkret akan dimulai dari wilayah selatan, diawali dari penertiban sungai di Karawang. Dedi mengidentifikasi bahwa banyak area lereng gunung telah berubah menjadi permukiman dan perkebunan sayur, yang meningkatkan potensi bencana.
“Kita akan bergerak ke selatan (dari Karawang yang sungainya ditertibkan). Karena banyak areal di lereng-lereng gunung itu berubah menjadi areal permukiman. Dan areal perkebunan sayur dengan resiko longsor dan banjir yang sangat tinggi,” jelasnya.
Untuk memperkuat upaya ini, Dedi Mulyadi juga mengajak jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk berpartisipasi aktif.
“Maka saya meminta jajaran BUMN seperti Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Dan kemudian PU untuk bersama ke sini agar seluruh aset di Jawa Barat terjaga dan fungsi sungai, hutan, serta perkebunan bisa berfungsi kembali, sehingga bencana terhindar,” tegas Dedi Mulyadi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi rencana pertemuan tersebut. Ia menyatakan bahwa isu yang akan dibahas mencakup alih fungsi lahan dan normalisasi aliran sungai.
“Untuk isunya soal alih fungsi lahan, aliran sungai,” tandas Budi, mengutip dari Tribunnews.com.
Sumber: Grid.id
