Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) untuk lebih aktif dalam menginformasikan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah. Langkah ini, menurutnya, penting agar publik mengetahui upaya pemerintah dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Dalam rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkominfo) Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Endipat menyoroti perlunya pemerintah tidak kalah dalam narasi publik dibandingkan pihak-pihak yang dinilai hanya datang sesekali. Ia ingin Kominfo menjadi garda terdepan dalam mengamplifikasi informasi positif mengenai bantuan pemerintah.
“Jadi, kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Kominfo ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu,” kata Endipat, mengutip Kompas.com.
Ia menambahkan, “Sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu.”
Endipat mengkritik adanya pihak yang datang hanya sekali atau dua kali ke lokasi bencana namun seolah merasa paling berjasa. Padahal, menurutnya, pemerintah telah hadir sejak awal penanganan bencana dengan mendirikan ratusan posko.
Soroti Penanganan Bencana
Lebih lanjut, Endipat menjelaskan bahwa upaya pemerintah dalam penanganan bencana tidak hanya sebatas mendirikan posko. Ia mencontohkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah melakukan evaluasi perizinan kawasan hutan dan gerakan penanaman pohon skala besar.
“Tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah. Selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin, lah, Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” ungkapnya.
Ia juga mengklaim bahwa aparat kepolisian telah berperan dalam penyisiran dan perbaikan hutan di wilayah Sumatra. Oleh karena itu, Endipat kembali menekankan pentingnya peran Kominfo dalam menyebarkan informasi ini kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Endipat juga menyindir pihak-pihak yang menggalang donasi dalam jumlah miliaran rupiah, sementara pemerintah telah mengucurkan dana triliunan. Pernyataan ini diduga merujuk pada penggalangan dana yang dikoordinasikan oleh seorang influencer bernama Ferry Irwandi.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” tegas Endipat.
Profil Endipat Wijaya
Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M., lahir di Bengkulu pada 31 Mei 1984. Ia merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.
Endipat menempuh pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lulus pada tahun 2006. Ia melanjutkan studi S2 di Swiss German University dan lulus pada tahun 2019.
Sebelum terjun ke dunia politik, Endipat memulai kariernya sebagai Engineer di Double A Group (2007-2009), kemudian di PT. Kaltim Prima Coal (2009-2011), dan menjabat sebagai Manajer di PT. Nusantara Energy (2011-2023).
Pada Pemilu 2024, Endipat Wijaya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kepulauan Riau dengan perolehan 105.413 suara. Berdasarkan laporan LHKPN tertanggal 9 September 2024, total kekayaan Endipat Wijaya tercatat sebesar Rp12,4 miliar.
Sumber: Grid.id
