Inul Daratista dan Hotman Paris Bersuara Kencang, Pemerintah Respon Dengan Judicial Review
Jakarta, 16 Januari 2024 – Polemik keras terkait wacana kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen yang mengundang protes dari Inul Daratista dan Hotman Paris mendapatkan tanggapan serius dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno. Pria yang dikenal sebagai pebisnis dan politisi ini menjelaskan duduk perkara saat ini, membuka kartu terkait judicial review, dan mengajak para pihak untuk berdiskusi mencari solusi terbaik.
Sebagai respon terhadap gelombang protes yang begitu keras, Sandiaga Uno menegaskan bahwa permohonan judicial review atas undang-undang nomor 1 tahun 2022 terkait kenaikan pajak hiburan sudah diajukan oleh 22 pemohon dari berbagai daerah pada 3 Januari 2024 dan telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 Januari 2024.
Baca juga:Inul Daratista layangkan Protes: Suara Keadilan dari Dunia Karaoke Terancam!
“Permohonan judicial review ini berasal dari berbagai daerah, bukan hanya di Bali, melibatkan asosiasi usaha spa, dan saat ini sedang dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Mari kita hentikan dulu polemik. Pemerintah sekarang sedang menangani melalui jalur MK, dan tentunya kita hormati proses hukum,” kata Sandiaga Uno.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ini juga memberikan respons atas klaim Inul Daratista mengenai bisnis rumah karaoke yang belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19. Sandiaga Uno membuka peluang untuk diskusi bersama pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di sektor jasa hiburan, guna mencari solusi terbaik yang tidak memberatkan para pelaku usaha.
“Kita buka peluang untuk diskursus dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di jasa hiburan, bagaimana agar pajak ini digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan negara, tapi tidak membebani para pelaku usaha,” ungkapnya.
Baca juga:Nur Asia Uno, Istri Sandiaga Uno yang Selalu Beri Dukungan Cawapres 2019
Sandiaga Uno menegaskan bahwa tidak ada niat buruk pemerintah untuk mematikan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebaliknya, pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih lanjut. Ia bahkan mengharapkan penguatan sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Dengan adanya judicial review yang sedang berlangsung, isu kenaikan pajak hiburan tampaknya masih panjang untuk dijelajahi. Sandiaga Uno berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil akan berdampak positif bagi semua pihak, tanpa merugikan para pelaku usaha dan karyawan di sektor hiburan.
