Pada tanggal 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengumumkan putusan historis yang mengguncang dunia hukum Indonesia. Putusan ini mengejutkan banyak pihak karena berhubungan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, yang telah diberhentikan dari jabatannya.
Dalam pengumuman tersebut, Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik yang sangat serius. Putusan ini memiliki dampak yang signifikan pada sistem hukum dan keputusan politik di Indonesia.
Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etik yang telah terbukti. Keputusan ini dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, pada tanggal 7 November 2023. Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.
Putusan ini berawal dari laporan yang diajukan oleh berbagai pihak, termasuk Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI. Laporan-laporan ini memicu penyelidikan mendalam oleh MKMK.
Baca juga:Breaking News: Ketua MK Anwar Usman Diberhentikan dari Jabatan karena Pelanggaran Etik
Selain pemberhentian Anwar Usman, MKMK juga menjatuhkan sanksi tambahan. Anwar dilarang terlibat dalam sidang-sidang terkait perselisihan hasil Pemilu. Putusan ini memiliki konsekuensi besar dalam hal keterlibatan Anwar dalam proses hukum terkait pemilihan umum di Indonesia.
Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua MKMK, menjelaskan, “Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.”
Putusan ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam lembaga hukum terkemuka di Indonesia. Dengan pemberian sanksi ini, MKMK berusaha untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tetap berjalan dengan adil dan transparan.
Dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Anwar Usman bermula dari sebuah keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Anwar terlibat dalam memutuskan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyangkut syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Keputusan ini mengubah norma terkait usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden yang menjadi polemik di masyarakat. Anwar dan MKMK merumuskan norma baru yang memungkinkan seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu untuk mencalonkan diri sebagai capres-cawapres meskipun tidak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.
Keputusan ini memberikan peluang kepada Gibran Rakabuming Raka, keponakan Anwar dan putra sulung Presiden Joko Widodo, untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, meskipun usianya masih di bawah 40 tahun.
Keterlibatan Anwar dalam proses pengambilan keputusan ini memicu kontroversi dan spekulasi. Keputusan ini juga memicu berbagai laporan dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim yang akhirnya mengarah pada pemberhentian Anwar dari jabatannya.
Dengan keputusan MKMK ini, Mahkamah Konstitusi berusaha untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga ini dan mengingatkan pentingnya integritas dan etika dalam sistem peradilan Indonesia. Putusan ini juga memberikan pesan yang kuat tentang keadilan dan transparansi dalam hukum dan politik Indonesia.
