Dalam hal ini, Komisi XIII berperan penting dalam memberikan rekomendasi sebelum permohonan diajukan ke rapat pleno DPR untuk mendapatkan persetujuan.
Adies Kadir juga menyoroti perlunya transparansi dan kejelasan dalam pengajuan anggaran.
“Kami memerlukan informasi yang jelas untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran publik beralasan dan memberikan manfaat yang maksimal,” ujarnya.
Kesimpulan
Permohonan Natalius Pigai untuk menaikkan anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 20 triliun menghadirkan tantangan baru di tengah situasi ekonomi yang serba sulit.
Sementara Pigai berargumen bahwa peningkatan anggaran diperlukan untuk mencapai tujuan besar pemerintah, DPR berkomitmen untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh sebelum membuat keputusan akhir.
Apakah usulan ini akan diterima atau tidak, masih harus menunggu hasil laporan dari komisi terkait dan analisis lebih lanjut.