Anggaran yang besar memang diharapkan mampu meningkatkan kinerja Kementerian HAM, namun tantangan dan proses verifikasi yang harus dilalui tidaklah sederhana.
Dalam konteks ini, tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara kebutuhan anggaran yang realistis dan kemampuan pemerintah untuk memenuhi permintaan tersebut.
Dengan demikian, diskusi tentang anggaran Kementerian HAM ini tidak hanya menjadi urusan angka, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
Kesimpulan
Permintaan Natalius Pigai untuk menaikkan anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 20 triliun menimbulkan berbagai pendapat di kalangan anggota DPR.
Meskipun ada argumen kuat mengenai perlunya dana yang lebih besar untuk mencapai tujuan kementerian, proses evaluasi dan verifikasi yang cermat akan menentukan apakah permintaan ini layak diterima.
Dalam situasi ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa anggaran yang diajukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.(*)