Hashim menyebut bahwa konsep awal pembentukan lembaga tersebut adalah sebuah badan, namun belakangan diputuskan untuk dijadikan kementerian guna meningkatkan otoritas dan kapabilitasnya. “Awalnya itu direncanakan sebagai Badan Penerimaan Negara, namun sekarang berubah menjadi Kementerian Penerimaan Negara. Bahkan, menterinya sudah ada,” terang Hashim.
Baca juga: Ini Link Pengumuman Beasiswa Pendidikan Indonesia 2024: Siapa yang Lolos?
Dampak Kebocoran Terhadap Perekonomian Negara
Kebocoran anggaran sebesar Rp 300 triliun tentu berdampak besar terhadap perekonomian negara. Pajak yang tidak terbayarkan berarti negara kehilangan sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Dengan adanya kementerian baru yang difokuskan pada penerimaan negara, diharapkan masalah kebocoran ini bisa segera diatasi.
Namun, tantangan utama yang dihadapi pemerintah ke depan adalah bagaimana menindak tegas para pengusaha yang tidak mematuhi peraturan perpajakan dan pengelolaan lahan.
Kasus-kasus perkebunan sawit ilegal ini hanyalah puncak dari permasalahan yang lebih luas terkait penegakan hukum dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
Penutup
Pernyataan Hashim Djojohadikusumo tentang kebocoran pendapatan negara sebesar Rp 300 triliun menjadi perhatian serius bagi pemerintah yang akan datang.
Dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden, langkah-langkah konkret seperti pembentukan Kementerian Penerimaan Negara diharapkan bisa menjadi solusi untuk menambal kebocoran anggaran yang telah terjadi selama bertahun-tahun.
Apakah upaya ini akan berhasil atau tidak, hanya waktu yang akan menjawab. Namun, yang pasti, masalah kebocoran pajak adalah salah satu tantangan terbesar yang harus segera ditangani demi stabilitas perekonomian negara.(*)